“…ketika perempuan diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif, perempuan akar rumput menganalisis, mempertimbangkan dengan serius persoalan sosial ekonomi budaya dan politik yang mereka alami dan rasakan hingga akhirnya menghasilkan rekomendasi yang jelas dan kuat…”(Siaran Pers Kongres Perempuan Poso, Maret 2014)
Bagaimana situasi keadilan gender di Indonesia? Bagaimana hal itu terkait dengan komunitas dan sistem pengelolaan sumber daya alam? Apa yang terjadi dengan keadilan gender ketika investor masuk? Bagaimana dengan perubahan iklim dan upaya untuk mitigasi dan adaptasi? Dalam artikel pengantar ini kami memaparkan sejumlah tantangan bagi keadilan gender di Indonesia hari ini.
Versi asli Bahasa Indonesia Siaran Pers, Seruan Solidaritas Perempuan Kepada Calon Pemimpin Bangsa “Selamatkan Bumi, Stop Komodifikasi Alam Indonesia” tersedia di website Solidaritas Perempuan di:
Oleh Yuliana Langowuyo, Direktris SKPKC Fransiskan Papua, yang mengunjungi buruh dan masyarakat di Kampung Suskun minimal satu kali dalam sebulan sejak 2011.
Artikel ini dipersiapkan untuk Komnas HAM sebagai sebagian Inkuiri Nasional Komnas HAM Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah di Dalam Kawasan Hutan.[2]
Seringkali perempuan adat dihalangi untuk membuat keputusan penting bagi dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berdaya untuk memastikan ada pemahaman dan penanganan terhadap ketidakadilan gender yang berdampak langsung terhadap perempuan, keluarga dan komunitas mereka. Pemberdayaan perempuan adat di Indonesia adalah tugas yang kompleks, yang ditangani oleh PEREMPUAN AMAN, organisasi perempuan adat Indonesia, dimulai dengan pelatihan untuk pengambilan keputusan. Artikel ini disusun oleh DTE berdasarkan informasi dari PEREMPUAN AMAN yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia di situs AMAN. Tulisan ini telah diedit dan ditinjau oleh PEREMPUAN AMAN.
gn [dot] apc [dot] org
