Beranda › Kawasan › Tema: Masyarakat Adat ›

Internasional

Standar IFI gagal memenuhi hak-hak adat

Down to Earth No 70  August 2006

ADB akan mendanai Proyek Gas Tangguh Milik BP

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Meskipun protes mengalir dari kalangan LSM, Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pemberian pinjaman untuk proyek gas raksasa milik BP di Tangguh, Papua Barat.

Pada bulan Desember 2005, ADB telah memutuskan memberikan dana sebesar US$350 juta untuk proyek ekstrasi gas dan pabrik pengolahan gas alam cair senilai US$5,5 milyar. Pengelolaannya sekarang dikerjakan oleh perusahaan multinasional Anglo-Amerika BP, di Teluk Bintuni, di bagian barat Papua Barat.

Aksi Massa Melawan PT. Inco

Down to Earth No 67  November 2005

Oleh YL Franky, AMAN

RSPO[1] menuju minyak sawit lestari?

Down to Earth No 66  Agustus 2005

Wawancara dengan Marcus Colchester

Laporan terbaru Proyek Tangguh 2005

Down to Earth No 65  Mei 2005

Situasi proyek: 'keputusan terakhir investasi' untuk melanjutkan Tangguh datang pada tanggal 7 Maret, setelah terjadi banyak penundaan. Tahap konstruksi senilai 5 milyar dollar Amerika menurut rencana akan dimulai akhir tahun 2005. Tangguh akan beroperasi tahun 2008, dengan dua unit produksi atau 'kereta' (Reuters 7/Mar/05, TIAP 2004)

Keprihatinan Internasional: surat untuk BP

Down to Earth No 65 Mei 2005

Surat berikut ini, yang agak dipersingkat, telah dikirimkan kepada Lord John Brown, pemimpin perusahaan BP, dan tertanggal 8 Desember 2004.

Sebagai perseorangan dan organisasi di Papua Barat dan internasional yang terus mengikuti secara dekat Proyek LNG Tangguh di Papua Barat, kami menulis untuk menyatakan kegelisahan kami yang menggunung dan memohon keterlibatan anda segera...

Kekhawatiran kami berpusat pada:

Tangguh - Membutakan diri atas kenyataan

Down to Earth No 65  Mei 2005

Pada bulan Februari 2004, DTE telah mengulas secara rinci tentang proyek gas kontroversial BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu tahun setelah ulasan itu, kami mencoba melihat kembali sejauh mana persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia, keamanan dan hak-hak masyarakat lokal diatasi.