Kawasan

Beranda › Kawasan › Kampanye: Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan › Tema: Masyarakat Adat ›

Artikel buletin

Solidaritas Perempuan: “Selamatkan Bumi, Stop Komodifikasi Alam Indonesia”

Versi asli Bahasa Indonesia Siaran Pers, Seruan Solidaritas Perempuan Kepada Calon Pemimpin Bangsa “Selamatkan Bumi, Stop Komodifikasi Alam Indonesia” tersedia di website Solidaritas Perempuan di:

http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-seruan-solidaritas-perempuan-kepada-calon-pemimpin-bangsa-selamatkan-bumi-stop-komodifikasi-alam-indonesia/

Politik Pemilu 2014 dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Seberapa hijau pemilihan umum itu? Apakah para pemilih di Indonesia peduli terhadap keadilan ekologis? Kami memberikan sebuah tinjauan yang sangat singkat...

DTE 98, Maret 2014

Kebijakan satu peta - 'One Map policy' - di Indonesia

DTE 93-94, Desember 2012

Wawancara dengan Kasmita Widodo, Direktur Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Pengetahuan tradisional – sebuah alat penting untuk adaptasi perubahan iklim

DTE 91-92, Mei 2012

Pandangan Pribadi terhadap KMAN IV oleh Clare McVeigh 

Pada bulan April tahun ini, saya merasa beruntung diundang mewakili DTE sebagai pengamat di KMAN IV dan Temu Nasional  Perempuan Adat Nusantara  di Tobelo. Sebuah pengalaman berharga untuk dapat menyaksikan langsung salah satu pergerakan masyarakat adat yang terbesar dan paling beragam dalam berkonsolidasi dan mengupayakan usaha bersama untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat adat.

Pertemuan Perempuan Adat – dari sudut pandang pribadi

DTE 91-92, Mei 2012

Oleh Clare McVeigh, DTE

Nyanyian Galau, Nyanyian Harap

DTE 89-90, November 2011

…dan harapan untuk membangun penghidupan yang berkelanjutan.

Catatan dari lokakarya yang dikerjakan bersama oleh LP3BH, Yalhimo, Mnukwar, DTE dan PPP.

REDD di Indonesia –berita terkini

DTE 89-90, November 2011

DTE terakhir kali melaporkan perkembangan kebijakan dan proyek di Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada awal 2010. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen internasional untuk membatasi emisi karbon Indonesia dan mengumumkan rencana untuk menanam jutaan hektare hutan baru.