Beranda › Kawasan › Tema: Masyarakat Adat ›

Keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan

DTE berkampanye untuk keadilan iklim. Kami menginginkan jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi. Kami percaya pengelolaan masyarakat atas sumber-sumber daya alam yang mendukung penghidupan menawarkan kemungkinan yang lebih baik untuk adanya keberlangsungan jangka panjang daripada skema-skema pembangunan dari para pemimpin ke rakyat biasa (top-down) yang lebih melayani kepentingan kelompok elite bisnis serta mengukuhkan ketidaksetaraan global.

Spanduk keadilan iklim di dua Bahasa

Pengetahuan tradisional – sebuah alat penting untuk adaptasi perubahan iklim

DTE 91-92, Mei 2012

Pandangan Pribadi terhadap KMAN IV oleh Clare McVeigh 

Pada bulan April tahun ini, saya merasa beruntung diundang mewakili DTE sebagai pengamat di KMAN IV dan Temu Nasional  Perempuan Adat Nusantara  di Tobelo. Sebuah pengalaman berharga untuk dapat menyaksikan langsung salah satu pergerakan masyarakat adat yang terbesar dan paling beragam dalam berkonsolidasi dan mengupayakan usaha bersama untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat adat.

Pertemuan Perempuan Adat – dari sudut pandang pribadi

DTE 91-92, Mei 2012

Oleh Clare McVeigh, DTE

Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat oleh Tebtebba - Edisi Kedua

Oleh Tebtebba, Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education, 2009

Diterjemahkan oleh Down to Earth, 2010-2011

Masyarakat Adat Mpur dan Pembangunan

Masyarakat Adat Mpur dan Pembangunan

Sebuah film dari Mnukwar dengan dukungan DTE

Film baru ini memaparkan pandangan masyarakat Mpur di Papua Barat mengenai rencana pembangunan di daerah mereka yang akan berdampak terhadap tanah, penghidupan dan budaya mereka.

Nyanyian Galau, Nyanyian Harap

DTE 89-90, November 2011

…dan harapan untuk membangun penghidupan yang berkelanjutan.

Catatan dari lokakarya yang dikerjakan bersama oleh LP3BH, Yalhimo, Mnukwar, DTE dan PPP.

REDD di Indonesia –berita terkini

DTE 89-90, November 2011

DTE terakhir kali melaporkan perkembangan kebijakan dan proyek di Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada awal 2010. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen internasional untuk membatasi emisi karbon Indonesia dan mengumumkan rencana untuk menanam jutaan hektare hutan baru.

Akankah REDD bermanfaat bagi masyarakat adat Papua?

DTE 89-90, November 2011

Artikel di bawah ini dibuat berdasarkan sejumlah tulisan dalam blog Pietsau Amafnini, Koordinator organisasi yang berbasis di Manokwari, JASOIL Tanah Papua. Alamat blog itu adalah http://sancapapuana.blogspot.com/.