Beranda › Kawasan › Tema: Tanah dan ketahanan pangan ›

Sumatera

Keadilan gender di perkebunan?

DTE 99-100, Oktober 2014

Wawancara dengan Helena Trie, Staf komunikasi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).[1]

Buletin DTE 96-97 edisi lengkap tentang bahan bakar nabati untuk diunduh

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar nabati: dampak di Indonesia, saatnya perubahan kebijakan di Eropa

Buletin DTE Edisi Khusus

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

AMAN menuduh perusahaan kelapa sawit dan pulp atas deforestasi yang merajalela

DTE 96-97, Desember 2013

Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan internasional dan kerangka pengaturannya, meskipun ada komitmen-komitmen dari para pemimpin politik, keuangan dan industri, bisnis ini bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang merajalela untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu, mencuri dari masyarakat adat, menyerobot tanah dan sumber daya mereka, dan menghancurkan budaya dan identitas mereka.

Kenapa jangan Wilmar?

DTE 96-97, Desember 2013

Nama Wilmar tampak besar dalam urusan bahan bakar nabati Eropa-Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini menjual biodiesel buatan Indonesia ke Eropa serta menjual bahan baku kelapa sawit untuk membuat biodiesel di Eropa.

“REDD jadi atau tidak?” tokoh masyarakat adat mengeluhkan kurangnya informasi mengenai proyek Ulu Masen

Bagian dari seri Aceh dan Ulu Masen oleh REDD-Monitor yang diterjemahkan oleh DTE

Oleh Chris Lang, 28 Maret 2013

Tulisan asli dalam Bahasa Inggris di situs web redd-monitor.org

Hutan untuk Masa Depan: belajar kearifan dari komunitas adat Indonesia

Siaran pers AMAN dan DTE

21 Mei  2013

Menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16 Mei yang mengakui keberadaan hutan adat, AMAN dan DTE mengumumkan penerbitan buku Hutan untuk Masa Depan versi elektronik.  Edisi cetak buku ini akan terbit di kemudian hari.

Ketika Masyarakat Adat Memperjuangkan Hak Atas Tanahnya

DTE 93-94, Desember 2012

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh).