Beranda › Kawasan › Publikasi: Artikel buletin › Kawasan: Sumatera ›

Perkebunan skala besar

Memperjuangkan pengakuan atas tanah adat

Down to Earth No. 87, Desember 2010 

Sebuah informasi baru tentang Badan Registrasi Wilayah kelola Adat (BRWA) yang diluncurkan awal tahun ini.

Tanah sudah di tangan kamilah, Nak.., tapi pengakuan belumlah kami dapatkan. Kami ingin bebas, merdeka mengerjakan tanah kami...(Nenek Mahbun dari Desa Kelumpang Lima)

Janji-janji Indonesia mengenai iklim dan kebijakannya yang tak jelas

Down to Earth No.83, Desember 2009

Oleh Chris Lang.1

Lebih banyak hutan akan dikorbankan untuk pulp

Down to Earth No.80-81, Juni 2009

Departemen Kehutanan Indonesia telah memperpanjang tenggat waktu 2009 bagi perusahaan pulp (bubuk kertas) untuk mengambil sumber pasokan kayu mereka hanya dari hutan tanaman industri. Kini perusahaan dapat melanjutkan pengusahaan pulp dari hutan alam hingga 2014.


Keputusan Departemen Kehutanan untuk memperpanjang tenggat waktu dari 2009 ke 2014 diumumkan ke publik pada bulan Januari.

Mengenang Abah Nawi, pemimpin adat yang memberi inspirasi

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Afnawi Noeh, yang biasa dipanggil dengan Abah Nawi, pemimpin Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia BPRPI, meninggal dunia pada bulan Februari 2006 di usia 69 tahun. Ia bersama keluarganya berjuang untuk pengakuan hak atas tanah untuk petani di Sumatra Utara selama lebih dari 50 tahun.

Pabrik pulp di Kalimantan Selatan diteruskan terlepas aksi protes

Down to Earth Nr 56  Februari 2003

Para pegiat Indonesia dan Belanda berhasil membujuk Akzo Nobel untuk membatalkan rencananya menanam modal di sebuah pabrik pulp yang baru di Kalimantan Selatan pada bulan Januari, tiga bulan setelah Departemen Kehutanan Indonesia menarik ijin perkebunan pemasok. Namun kemudian sebuah perusahaan negara milik Cina masuk dengan perjanjian untuk mendanai 80% biaya.

Sertifikasi FSC Kayu Jati Ditunda

Down to Earth Nr 51  November 2001

Keputusan untuk menunda sertifikasi perkebunan-perkebunan Jati di Jawa memunculkan masalah besar bagi kebijakan eko-labelling Dewan Pengurus Kehutanan di Indonesia.

Semua berjalan seperti biasa di Mentawai

Down to Earth Nr 50  Agustus 2001

Wilayah yang dilindungi seperti Siberut semakin mudah di-eksploitasi - secara sah maupun tidak - karena krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, ditambah dengan dampak UU otonomi daerah dan pengalihan hak perolehan pendapatan.