Kebijakan yang mengabaikan sumber energi terbaharui

Down to Earth Nr 67  November 2005

Kelompok LSM di Indonesia prihatin bahwa kenaikan harga bahan bakar telah menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Dalam waktu yang sama, rencana penggunaan energi jangka panjang gagal mendorong penggunaan energi alternatif dari yang telah ada.

Dunia politik di Indonesia sepanjang bulan puasa lalu telah diwarnai gonjang-ganjing seputar kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dianggap sebagai bukti pengingkaran janji presiden SBY yang pernah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM pada bulan Maret 2005 adalah kenaikan yang terakhir. Kebijakan tersebut telah mengundang protes dan gelombang amarah selama berminggu-minggu. Beban hidup rakyat pun semakin bertambah. Harga bahan bakar, termasuk minyak tanah dan bensin premium naik sampai 126%. Kenaikan ini telah dianggap sebagai penyebab lonjakan inflasi sebesar 17% pada bulan Oktober lalu. Ini adalah angka inflasi tertinggi selama enam tahun terakhir di Indonesia. Perkiraan konservatif menunjukkan indikasi bahwa jumlah orang miskin di Indonesia (yang saat ini sebanyak 60 juta orang) akan bertambah 16% dari jumlah yang sudah ada. [1]

Sayangnya, berhadapan dengan kemarahan publik, pemerintah tidak segera melakukan introspeksi diri atau setidaknya melakukan pengkajian kembali rencana jangka panjang mengenai masalah energi. Meskipun terjadi kenaikan harga BBM dan kemacetan kronis telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar, pemerintah Indonesia masih mengabaikan perlunya inisiatif meningkatkan layanan transportasi massal. Sebaliknya, Djoko Kimanto, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah telah mengeluarkan rencana—yang disetujui oleh wakil presiden—untuk membangun enam jalan tol di Jakarta yang rencananya akan menghabiskan biaya sebesar US$2,25 milyar. Langkah ini sudah barang tentu menambah beban kemacetan dan ketergantungan kendaraan pribadi terhadap BBM. Pada saat yang sama, terdapat kebijakan pemerintah propinsi yang lemah. Contohnya adalah kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk memperluas rute selatan-utara melalui 'busway'. Sementara itu, proyek pengembangan monorel yang relatif lebih murah masih dalam perdebatan. Hal ini dikarenakan harga tiket monorel kemungkinan besar akan mahal, dan juga karena motor dan sepeda dilarang masuk jalan tol. Langkah ini nampaknya tidak banyak membantu mayoritas penduduk dan kaum buruh.

Di kalangan pengamat asing, pandangan kritis LSM-LSM lingkungan di Indonesia, seperti JATAM dan WALHI, mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mungkin membingungkan mereka. Khususnya bagi kelompok lingkungan yang menyerukan agar harga BBM harus dapat mencerminkan biaya lingkungan yang telah dikeluarkan. Namun, kalangan LSM di Indonesia memiliki alasan tersendiri. Kebijakan kenaikan harga BBM sama sekali tidak didasarkan pada sebuah kepedulian terhadap lingkungan, melainkan lebih melayani kepentingan bisnis dan bagian dari langkah pembayaran ulang hutang-hutang yang tidak adil. Dalam perdebatan mengenai energi nasional di Indonesia sekarang, kalangan masyarakat sipil berpendapat bahwa presiden harus memenuhi tanggung jawab untuk menjamin suplai energi yang nyaman, murah dan bersih.

Liberalisasi

Undang-Undang Gas dan Minyak (No. 22/2001) adalah sebuah undang-undang yang memberikan kerangka hukum berjalannya proses liberalisasi industri minyak dan gas di Indonesia. Ia merupakan sarana bagi perusahaan-perusahaan minyak multinasional menyingkirkan monopoli negara dalam produksi dan distribusi BBM yang dilakukan Pertamina. Alasan pemerintah menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM disebabkan oleh meningkatnya komponen biaya yang tidak dapat lagi ditanggung oleh subsidi. Dalam kenyataan, kenaikan harga itu hanya mempermudah jalan bagi pengecer BBM swasta seperti Shell beroperasi di Indonesia. Saat ini mereka telah membuka jaringan distribusi di beberapa tempat di pinggiran Jakarta. Bagi perusahaan asing tersebut, subsidi BBM jelas hanya mempersulit persaingan mereka dengan pengecer lokal.

Memasuki tahun 2005, terjadi lonjakan harga minyak di pasaran dunia yang bergerak dari US$25 per barrel menjadi US$65. Dalam waktu yang sama, pemerintah Indonesia melepaskan kontrol mereka terhadap isu-isu sensitif melalui liberalisasi industri minyak dan gas di Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa kenaikan harga barang-barang pokok seperti beras dan minyak adalah isu-isu yang dengan mudah menyulut amarah publik di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah telah melakukan sebuah langkah yang cukup berani dalam hal ini. Harapan pemerintah dengan langkah liberalisasi itu adalah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri dengan mendorong lebih banyak investasi dalam bidang eksplorasi, produksi, penyulingan dan distribusi BBM.

Tetapi, dengan memperhatikan tingkat kemiskinan di Indonesia dan daya saing yang rendah industri-industri lokal dibanding rekan-rekan mereka dari negara maju, termasuk juga perkembangan industri di Cina, terdapat petunjuk kuat bahwa produksi minyak Indonesia akan lebih banyak diekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gambaran paling jelas adalah meskipun Indonesia masih memiliki cadangan gas sebesar 500 juta kubik, lebih dari 70% produksi minyak Indonesia telah digadaikan kepada para pembeli dari luar negeri. Kecenderungan ini nampaknya semakin tegas seperti ditunjukkan melalui proyek Tangguh, yang dikelola oleh BP di Papua Barat, yang bersaing menjual produksi mereka kepada para pembeli dari Asia dan Amerika Serikat.

Kritik terhadap cetak biru energi

Sebelum terjadi drama kenaikan harga BBM, para perencana pemerintahan telah menyelesaikan sebuah draft 'Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025'. Rancangan ini akan segera dibahas dalam sesi sidang DPR terakhir. Instrumen yang sama juga telah dbuat, yaitu Kebijakan Energi Nasional 2003-2020. Sayangnya, masing-masing dokumen tersebut disimpan oleh departmen pertambangan, minyak dan gas dengan mengabaikan transparansi dan partisipasi publik.

Segera setelah cetak biru tersebut diumumkan, WALHI mengambil inisiatif dan mengundang BPPT untuk mengadakan sebuah seminar nasional mengenai energi Baru dan Terbaharui di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005. Langkah ini dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan dengan para ahli untuk menyusun sebuah kertas posisi yang menuntut perubahan mendasar Cetak biru yang ada.

Dalam acara seminar pada bulan Oktober itu, terungkap bahwa cetak biru tersebut bertujuan untuk mencapai sedikitnya 2,4% pasokan dari sumber-sumber energi terbaharui. Angka itu menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi semakin dipermainkan oleh gejolak harga minyak bumi negara-negara maju yang telah lebih dahulu diliberalisasikan. Angka 2,4% sumber energi terbaharui itu masih jauh dari target internasional bersama yang mencapai sedikitnya 20%. Oleh karena itu, para ahli yang terlibat dalam seminar di Jakarta mendesak agar cetak-biru itu disusun ulang dengan tujuan penetapan target pencapaian sebesar 20% pada tahun 2025.

Target itu bagaimanapun masih dapat dicapai dengan mudah mengingat Indonesia cukup kaya dengan sumber-sumber energi terbaharui. Pasokan potensial seperti energi panas bumi, matahari, angin, tenaga air mikro dan energi biomassa diperkirakan akan menghasilkan kapasitas listrik sebesar 160 gigawatt—tujuh kali lebih besar dari kapasitas listrik Indonesia saat ini. Sebagai contoh, pada saat ini terdapat 4.200 megawatt listrik tenaga air yang telah dihasilkan, yang masih dibawah nilai 6% dari perkiraan potensial sebesar 76.000 megawatt di Indonesia. Indonesia sendiri kaya dengan potensi panas bumi: rencana saat ini telah merancang agenda pembangunan instalasi listrik dengan kapasitas 9500 megawatt pada tahun 2025, dibandingkan dengan 800 megawatt yang telah digunakan saat ini.

Seminar WALHI/BPPT mengidentifikasikan kendala-kendala dalam mencapai target 20% sumber energi terbaharui, dan menekankan pentingnya perencanaan pemerintah dan dukungan peraturan bagi sumber energi tersebut. Usulan-usulan yang lahir adalah sebagai berikut:

• Definisi dan identifikasi yang jelas mengenai sumber energi terbaharui, serta pemanfaatannya secara efisien sebagai kunci keamanan energi nasional;
• Sebuah peta perkembangan dalam pengembangan energi terbaharui bersama seluruh stakeholders-termasuk perusahaan swasta-yang didukung oleh insentif keuangan yang inovatif, tujuan mencapai kemandirian keuangan dan teknologi;
• Proses penetapan harga listrik yang transparan dan konsisten (mengingat monopoli yang dipegang oleh PLN) Kebijakan jangka pendek yang memberi insentif untuk mendorong implementasi penggunaan bahan bakar alternatif dalam bidang transportasi, industri dan rumah tangga;
• Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan fokus terhadap energi terbaharui. Peserta seminar memberikan rekomendasi untuk segera membentuk Badan Nasional Efisiensi Energi dan Energi terbaharui, yang akan dipimpin oleh presiden; dan dilanjutkan dengan pembentukan departemen Energi Terbaharui dan Efisiensi energi. [3]

Ringkasnya, selain mengabaikan implikasi lingkungan penggunaan sumber energi yang berbeda tersebut, cetak-biru itu juga mengabaikan kenyataan bahwa sumber energi yang berbeda hanya cocok dan tersedia di wilayah-wilayah tertentu. Tidak semua sumber terletak dekat wilayah yang membutuhkannya. Sebagai contoh, 25% potensi tenaga hidroelektris terdapat di Papua Barat yang memiliki tingkat kebutuhan energi yang lebih rendah. Sama halnya dengan pembangkit tenaga listrik batu bara akan lebih efektif apabila terletak di lokasi yang tidak jauh dengan tambang batu bara. Gambaran seperti ini cukup jelas di Indonesia dibanding tempat lainnya karena batubara dengan kualitas paling tinggi dijual kepada pembeli dari luar negeri. Sementara batubara dengan kualitas rendah tetap menjadi konsumsi publik di dalam negeri yang banyak mengandung debu dan uap. Hal ini berarti bahwa sejumlah dana yang cukup signifikan akan terbuang percuma dalam membawa batubara dari Kalimantan yang membutuhkan energi lebih rendah ke Jawa. [4] Dalam kenyataan, usulan penting untuk meningkatkan cetak biru tersebut adalah dengan membuat perencanaan yang lebih rinci dan terdesentralisasi di tingkat lokal dan propinsi dibandingkan dibuat dalam skala pemenuhan target nasional.

1. Alat Mutilasi Negara: Setahun kebijakan SBY-JK pada sektor Tambang dan Energi (WALHI media release, 20.Oct/05).
2. Yogo Pratomo, Dirjen LPESDM, berbicara dalam Seminar Nasional tentang Energi Baru dan Terbarukan, Hotel Sofyan Jakarta, 25/Aug/05.
3. Model yang ada manfaatnya adalah Sumber-sumber Energi Non-Konvesional dari Kementerian India.
4. Pak Sidik Budoyo dari BPPT berbicara dalam Seminar Nasional tentang Energi Baru dan Terbarukan, Hotel Sofyan Jakarta, 25/Aug/05.
5. 'Bedugul geothermal project raises controversy', I Wayan Ananta Wijaya, Jakarta Post 11/Aug/05.
6. 'Harga Minyak Tanah Naik 185 Persen', Kompas, 01/Oct/05.
7. 'Disiapkan 10 Juta Tungku Briket Batu Bara', Kompas, 07/Oct/05.
8. 'Sesama Menteri Kok Saling Nyalip!', Wim Asmowiroto, Rakyat Merdeka, 30/Oct/05.
9. ''Briket Perlu Standar Untuk Menjaga Kesehatan', Media Indonesia, 20/Oct/05.
10. Wawancara dengan para ahli dari BPPT, 27 Oktober 2005.