[×]

Tema

: Hukum
Beranda › Tema ›

Hukum

Pengadilan memerintahkan Freeport untuk menyelesaikan masalahnya

 

Down to Earth Nr 51  November 2001

Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua Barat

Down to Earth Nr 51  November 2001

Otonomi Daerah: Masa depan yang suram

Down to Earth Nr 51  November 2001

Di bawah presiden Megawati Sukarnoputri, pemerintahan baru itu menegaskan bahwa ancaman disintegrasi nasional menjadi alasan terlambatnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang telah berjalan sebelumnya.

Adat dan Hutan

Down to Earth Nr 51  November 2001

Pada bulan April 2001, ICRAF dan AMAN menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang adat dan hutan-kebun (agroforestry). Rangkaian lokakarya tersebut difasilitasi oleh Dr. Marcus Colchester, direktur Forest Peoples Programme yang juga merupakan anggota Komite Manajemen DTE. Program tersebut didanai oleh BSP-Kemala. Berikut ini adalah draft laporannya, yang berjudul: "Adat dan Agroforestry: sejumlah refleksi".

Tangguh di Papua Barat

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Meningkatnya ketegangan di Papua Barat yang ditandai oleh pembunuhan tahanan politik dan penangkapan terhadap pimpinan pejuang kemerdekaan, tidak menghentikan langkah TNC untuk melanjutkan rencana mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Rio Tinto: blokade dan mogok memukul pertambangan di Kalimantan

Down to Earth Nr 47  November 2000

Beberapa bulan belakangan terlihat aksi-aksi yangtidak pernah terjadi sebelumnya yang langsung dilakukan masyarakat setempat dan para pekerja pertambangan untuk memprotes ketidakadilan di PT KEM milik Rio Tinto dan Kaltim Prima.

Masyarakat adat dan Kendali Demokrasi

Down to Earth Nr 46  Agustus 2000

Hak dari puluhan juta masyarakat adat tidak mendapatkan pengakuan secukupnya dalam hukum Indonesia dan penduduk hutanlah yang paling dirugikan. Walaupun hukum adat sudah mendapat perhatian dalam Undang-undang Kehutanan 1999 dan produk hukum lainnya, hak tanah adat masih tidak diakui di wilayah hutan karena hutan digolongkan sebagai milik pemerintah.