Beranda › Tema › Tema: Pertambangan, minyak & gas ›

Kalimantan

Buletin DTE 99-100 edisi lengkap untuk diunduh

Cukup Adil? Perempuan, laki-laki, komunitas dan keadilan ekologis di Indonesia

Buletin DTE edisi khusus 99-100, Oktober 2014

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

Bisnis, hak-hak asasi manusia dan iklim dalam hubungan Inggris-Indonesia

Bagaimana dorongan pemerintah Inggris terhadap perdagangan dan investasi berisiko memperburuk keadaan bagi masyarakat yang tertindas

DTE 98, Maret 2014

Perketat aturan tentang HAM dan lingkungan hidup untuk perusahaan tambang, permintaan untuk anggota parlemen Inggris

DTE Update, London, 4 Maret 2014

BHP Billiton akan dikecam atas penambangan batubara Kalimantan dalam Rapat Umum Tahunan

Siaran Pers oleh Down to Earth dan London Mining Network

London, Selasa 22 Oktober 2013

Dewan pengurus dari raksasa pertambangan BHP Billiton yang kontroversial rencananya akan dikecam dalam rapat umum tahunannya oleh seorang aktivis Indonesia atas tujuh konsesi batubara yang secara kolektif mencakup wilayah sebesar lebih dari 350.000 hektare di tengah-tengah hutan hujan yang relatif tak tersentuh di pulau Kalimantan. Sebagian dari proyek ini tumpang-tindih dengan wilayah konservasi transnasional Heart of Borneo, yang digambarkan oleh Bank Pembangunan Asia sebagai “paru-paru Asia Tenggara”.

“Keluar dan enyahlah dari tanah kami” seru komunitas adat ke Bumi

Siaran pers: Down to Earth, London Mining Network dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

London, 26 Juni 2013

Sebagian besar pembicaraan di pertemuan umum tahunan Bumi plc saat ini akan berpusat pada masalah finansial dan tata kelola yang serius perusahaan tersebut, namun sebenarnya masyarakat yang paling terkena dampak secara langsung dari operasi penambangan batubara Bumi-lah yang perlu didengar.

Gagal menghargai hak, melindungi penghidupan dan mendukung keadilan iklim

Arahan DTE menyongsong kunjungan Presiden SBY ke Inggris, Oktober - November 2012

Arahan lengkap dengan kontribusi oleh DTE dan organisasi masyarakat sipil lainnya (hanya dalam Bahasa Inggris), klik di sini.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.

Buku terbaru DTE: Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan Jilid II

Buku ini merupakan edisi pembaruan dari edisi 2009 “Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan”, yang sudah dicetak sebanyak 2.000 buku dan telah habis disebarkan, baik ke kalangan organisasi masyarat sipil, masyarakat lokal dan adat, akademisi dan kalangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah di beberapa propinsi. Edisi kedua ini diterbitkan untuk memenuhi permintaan mereka yang disebutkan di atas yang disampaikan melalui rekan-rekan organisasi masyarakat sipil kepada DTE.