Beranda › Tema ›

Lembar fakta dan Info Terkini

Perketat aturan tentang HAM dan lingkungan hidup untuk perusahaan tambang, permintaan untuk anggota parlemen Inggris

DTE Update, London, 4 Maret 2014

Hasil yang mengecewakan di Strasbourg

Para Anggota Parlemen Eropa memilih batas atas agrofuel 6% yang terlalu tinggi

DTE, 12 September, 2013

“Rakyat Indonesia akan kecewa mendengar parlemen Eropa gagal mencapai kesepakatan untuk mengambil tindakan yang berarti dalam mengurangi permintaan Eropa akan minyak sawit, yang mendorong penggundulan hutan dan konflik di negeri kami.”

Nur Hidayati, WALHI, dikutip dari Guardian, 11 September

Analisis DTE tentang perkembangan penting dalam kebijakan agrofuel Eropa – latar belakang

Info Terkini DTE tentang Agrofuel, April 2013, Bagian I

Agrofuel atau bahan bakar nabati berbasis lahan (bahan bakar nabati dari tanaman yang membutuhkan area yang luas untuk tumbuh) buruk untuk masyarakat dan planet.

Analisis DTE terhadap proposal Oktober 2012 dari Komisi Eropa

Info Terkini DTE tentang Agrofuel, April 2013, Bagian II

Ornop mendesak Indonesia memperhatikan seruan moratorium terhadap MIFEE

Terjemahan Juni 2013 dari DTE Update, November 29, 2011

Submisi bersama kepada Tinjauan Periodik Universal (UPR) PBB tentang HAM oleh 10 Ornop nasional dan internasional

Para ilmuwan terkemuka meminta peninjauan ulang kebijakan agrofuel – tapi akankah Komisi memperhatikannya pada tahun 2012?

Menurut sebuah opini yang dikeluarkan oleh sebuah panel 19 ilmuwan terkemuka Eropa, target yang berlaku untuk agrofuel (bahan bakar nabati) dan bentuk bioenergi (energi hayati) lainnya didasari pada perhitungan karbon yang “cacat” dan potensi dampaknya…sangat besar”.[1]

Info Terkini Agrofuel, DTE Desember 2011

Riset terbaru menunjukkan emisi ILUC sebagai ‘suatu kekhawatiran serius’

Berbagai studi ilmiah terbaru, yang diamanatkan oleh Komisi Eropa tahun ini, memberikan indikasi yang jelas bahwa agrofuel (bahan bakar nabati) bukan merupakan solusi ajaib sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan dan ‘ketidakpastian ilmiah’ tidak dapat lagi menjadi dalih yang sah untuk tidak melakukan tindakan.