[×]

Kawasan

: Kalimantan
[×]

Tema

: Hukum
Beranda › Kampanye › Kawasan: Kalimantan ›

Hukum

Buletin DTE 99-100 edisi lengkap untuk diunduh

Cukup Adil? Perempuan, laki-laki, komunitas dan keadilan ekologis di Indonesia

Buletin DTE edisi khusus 99-100, Oktober 2014

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

Negara Mangkir

DTE 99-100, Oktober 2014

Oleh Mia Siscawati [1]

Artikel ini dipersiapkan untuk Komnas HAM sebagai sebagian Inkuiri Nasional Komnas HAM Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah di Dalam Kawasan Hutan.[2]

Buletin DTE 96-97 edisi lengkap tentang bahan bakar nabati untuk diunduh

DTE 96-97, Desember 2013

Bahan bakar nabati: dampak di Indonesia, saatnya perubahan kebijakan di Eropa

Buletin DTE Edisi Khusus

Unduh versi PDF lengkap atau pilih artikel tertentu...

Kapan Rio Tinto akan menarik modalnya dari Freeport?

19 April 2012

Rekaman suara dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Rio Tinto di London: DTE mendesak dewan komisaris perusahaan serta menerangkan kepada para pemegang saham tentang masalah yang masih terus terjadi di tambang Grasberg dan di tambang Kelian (yang sudah ditutup) di Kalimantan Timur.

REDD di Indonesia –berita terkini

DTE 89-90, November 2011

DTE terakhir kali melaporkan perkembangan kebijakan dan proyek di Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) pada awal 2010. Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen internasional untuk membatasi emisi karbon Indonesia dan mengumumkan rencana untuk menanam jutaan hektare hutan baru.

Memperjuangkan pengakuan atas tanah adat

Down to Earth No. 87, Desember 2010 

Sebuah informasi baru tentang Badan Registrasi Wilayah kelola Adat (BRWA) yang diluncurkan awal tahun ini.

Tanah sudah di tangan kamilah, Nak.., tapi pengakuan belumlah kami dapatkan. Kami ingin bebas, merdeka mengerjakan tanah kami...(Nenek Mahbun dari Desa Kelumpang Lima)

Hak-hak adat di Kalimantan Barat kembali diperbincangkan

Down to Earth No.84, Maret 2010

Wawancara dengan Erma Ranik


Pada tahun 2003 kami mewawancarai Erma Ranik untuk terbiitan berkala DTE. Pada saat itu, Erma, relawan bagi Aliansi Masyarakat Adat di Kalimantan Barat (AMA Kalbar), berada di London untuk serangkaian program magang kecil yang difasilitasi oleh DTE, sebagai bagian dari program gabungan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Tujuh tahun kemudian, Erma sekarang duduk di DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Kadang-kadang ia tinggal di Jakarta dan kadang-kadang di Kalimantan Barat. DTE menghubunginya untuk menanyakan bagaimana hal-hal telah berubah.