Beranda › Publikasi › Publikasi: Artikel buletin › Tema: Tanah dan ketahanan pangan › Kampanye: BP - Tangguh ›

Papua

DTE mendukung penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan ekologis di Papua. Pekerjaan kami mencakup penyebaran informasi, advokasi dan pemberian dukungan untuk pengembangan kapasitas para mitra kami dalam membantu masyarakat setempat membangun penghidupan yang lestari di tengah situasi yang pelik akibat perubahan iklim global, adanya kebijakan investasi dan proyek-proyek pembangunan yang diinstruksikan dari atas...[baca lebih lanjut]

Laporan terbaru Proyek Tangguh 2005

Down to Earth No 65  Mei 2005

Situasi proyek: 'keputusan terakhir investasi' untuk melanjutkan Tangguh datang pada tanggal 7 Maret, setelah terjadi banyak penundaan. Tahap konstruksi senilai 5 milyar dollar Amerika menurut rencana akan dimulai akhir tahun 2005. Tangguh akan beroperasi tahun 2008, dengan dua unit produksi atau 'kereta' (Reuters 7/Mar/05, TIAP 2004)

Tangguh - Membutakan diri atas kenyataan

Down to Earth No 65  Mei 2005

Pada bulan Februari 2004, DTE telah mengulas secara rinci tentang proyek gas kontroversial BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu tahun setelah ulasan itu, kami mencoba melihat kembali sejauh mana persoalan-persoalan tentang hak asasi manusia, keamanan dan hak-hak masyarakat lokal diatasi.

Seruan Moratorium LSM Untuk Proyek Tangguh

Down to Earth No 53/54  Agustus 2002

LSM-LSM Papua Barat di Manokwari mengeluarkan sebuah seruan kepada BP, yang meminta penangguhan kegiatan proyek penambangan gas BP di Tangguh. Seruan tersebut dikeluarkan menyusul pendudukan selama sehari di base-kamp proyek tersebut yang terjadi pada bulan Mei. Persoalan utamanya tetap berkisar pada campur tangan polisi dalam proyek tersebut.

BP dan Uji Coba Tangguh

Down to Earth No 52  Februari 2002

Sejak laporan terakhir DTE tentang Proyek Tangguh bulan Agustus 2001 (DTE 50), profil internasional pembangunan gas Tangguh milik BP menegaskannya sebagai "uji coba" untuk menerapkan niat baik perusahan dalam praktek. Meskipun demikian, sejauhmana komitmen BP dinyatakan dengan ikhlas masih dipertanyakan. Selain itu, seberapa jauh faktor-faktor eksternal –seperti pihak militer di Indonesia- akan membatasi kemampuan perusahaan melakukan apa yang mereka rencanakan.