Artikel buletin

 

Down to Earth No 73  May 2007

Setelah melalui proses panjang, akhirnya tim kecil standar legalitas menuntaskan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Bagaimana dampaknya di lapangan, di mana hutan Indonesia terus digunduli dengan cepat, masih harus dilihat.

Down to Earth Nr 62  Agustus 2004

Upaya-upaya untuk menjamin perlindungan bagi komunitas lokal di bawah standar perdagangan kayu yang baru mungkin terganggu karena adanya surat keputusan darurat tentang penebangan kayu ilegal.

Down to Earth Nr 60  Februari 2004

Industri kehutanan Indonesia saat ini mulai menyadari bahwa para konsumen mereka di Eropa dan Amerika Utara menginginkan suatu jaminan bahwa produk-produk yang mereka impor tidak menimbulkan kerusakan terhadap hutan-hutan tropis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mempercayakan kepada Badan Revitalisasi Industri Kehutanan untuk menjamin agar industri pengolahan kayu di Indonesia dapat memenuhi tuntutan internasional dalam mengatasi 'penebangan ilegal.'

Down to Earth Nr 55  November 2002

Semakin maraknya perusakan hutan dan tetap berlanjutnya bisnis militer dalam iklim impunitas yang berlaku di Indonesia adalah penyebab meningkatnya perkiraan pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini terkait dengan aktivitas industri penebangan kayu di tempat itu.

Down to Earth No 53/54  Agustus 2002

April tahun ini pemerintah Indonesia dan Inggris menanda-tangani kesepakatan untuk memberantas penebangan kayu dan perdagangan internasional produk kayu secara liar. Apa yang sudah ditindak-lanjuti sejauh ini?

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Meningkatnya ketegangan di Papua Barat yang ditandai oleh pembunuhan tahanan politik dan penangkapan terhadap pimpinan pejuang kemerdekaan, tidak menghentikan langkah TNC untuk melanjutkan rencana mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Down to Earth Nr 47  November 2000

Beberapa bulan belakangan terlihat aksi-aksi yangtidak pernah terjadi sebelumnya yang langsung dilakukan masyarakat setempat dan para pekerja pertambangan untuk memprotes ketidakadilan di PT KEM milik Rio Tinto dan Kaltim Prima.