Beranda › Kampanye › Publikasi: Artikel buletin ›

Jawa, Madura & Bali

Pemetaan Partisipatif: Menghadirkan Secara utuh Informasi Mengenai Pengelolaan Wilayah Adat

DTE 99-100, Oktober 2014

DTE mewawancarai Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat) [1], mengenai pengalamannya terkait hal gender dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama komunitas adat di Indonesia.

Berita Singkat Pertambangan

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Peraturan baru berarti hutan murah untuk tambang

Peraturan pemerintah yang baru tentang pendapatan bukan pajak yang berasal dari kawasan hutan telah menimbulkan kemarahan di kalangan Ornop karena harga murah yang dikenakan atas pemanfaatan hutan oleh perusahaan pertambangan dan pemakaian oleh sektor non - kehutanan lainnya.

Kemiskinan dan harga beras

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

Keprihatinan mengenai keamanan pangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga beras lebih dari dua kali lipat di beberapa negara pada tahun lalu, dan stok beras dunia mencapai angka terendah dalam beberapa dekade terakhir ini. Sementara itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga pasokan pangan bagi masyarakat miskin.

Bali dan pertemuan berikutnya - perjuangan untuk keadilan iklim

Down to Earth No 76-77  Mei 2008

WISATA BENCANA

Down to Earth No 71  November 2006

Ternyata bencana bisa dijadikan obyek wisata. Itulah yang terjadi disekitar wilayah yang terkena lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Lumpur panas yang menenggelamkan empat desa yakni Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo (sekarang bertambah, yaitu: Desa Mindi, Kecamatan Porong, Desa Kedungcangkring dan Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon), ternyata oleh sebagian masyarakat dijadikan sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat.

59 Detik dalam 5,9 Skala Richter

Down to Earth No 70  Agustus 2006

Kekerasan Perhutani di Blora dan Banten

Down to Earth No 55  November 2002

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan di bawah ini menunjukkan bahwa perusahaan hutan milik negara, Perhutani, tetap merupakan perusahaan seperti pada masa Suharto, yang menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam menghadapi perlawanan dari masyarakat terhadap rencana-rencana mereka. Tindakan itu merusak upaya-upaya perusahaan untuk menampilkan diri kepada pembeli asing sebagai produser yang maju secara sosial dan lingkungan.