Beranda › Publikasi › Tema: Ekonomi & Utang › Publikasi: Artikel buletin ›

Sumatera

Setahun setelah bencana

Down to Earth Nr 68  Februari 2006

Laporan ini didasarkan atas kunjungan staf DTE ke Aceh pada bulan Desember 2005.

Memandangi hamparan luas lumpur sejauh mata memandang, aku bertanya-tanya di mana letak desanya. Seorang pria menunjuk ke arah laut. Selain dari beberapa batang pohon kelapa yang masih tersisa, tidak bisa dibedakan tanah yang dulunya persawahan dan tambak-tambak udang.

Permintaan kayu melonjak, banjir besar menghantam

Down to Earth No 66  Agustus 2005

Banjir bandang yang menerjang Aceh Tenggara pada akhir bulan April telah menewaskan setidaknya sembilan belas orang serta melukai puluhan lainnya. Bencana tersebut ada kaitannya dengan besarnya permintaan kayu untuk rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Hutang najis Indonesia kepada Inggris untuk pembelian senjata

Down to Earth No 64  March 2005

Indonesia meminjam sekitar 1,76 milyar Dollar Amerika dari pemerintah Inggris. Memang ini hanya sebagian kecil dari seluruh pinjaman luar negeri yang berjumlah 132 milyar Dollar Amerika, tapi cukup besar dan jauh melebihi, misalnya, 96 juta Dollar yang dijanjikan oleh pemerintah Inggris untuk membantu korban Tsunami.

Setelah tsunami berlalu: bencana hutang?

Down to Earth No 64  March 2005

Akankah bencana tsunami menjadi beban hutang besar bagi generasi masa depan?

Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua Barat

Down to Earth Nr 51  November 2001

Aceh: Exxon Mobil Ditutup

Down to Earth Nr 49  Mei 2001

Pada bulan Maret perusahaan asal Amerika Serikat, Exxon Mobil, mengumumkan penghentian sementara operasi mereka di ladang gas dan minyak di Aceh karena situasi keamanan yang semakin memburuk. Bukanlah hal yang kebetulan jika beberapa hari kemudian, pemerintah Jakarta mengumumkan akan melakukan operasi militer di wilayah yang tengah dilanda konflik.

Pulp dan kertas menghadapi kesulitan

Down to Earth Nr 48  Februari 2001

Industri pulp di Indonesia tidak berkesinambungan baik secara finansial, sosial maupun ekologi, namun pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan para investor sama-sama menolak untuk bertanggung jawab.