Artikel buletin

Tambang MSM: perlawanan masyarakat berlanjut ketika investor mundur

Down to Earth No 76 May 2008

Archipelago Resources, sebuah perusahaan yang terdaftar di Australia dan Inggris, terus melanjutkan persiapan untuk menambang emas di Sulawesi Utara, meskipun mendapat tentangan kuat - baik dari masyarakat maupun Gubernur Sulawesi Utara. Dalam pada itu, para aktivis lingkungan menyambut baik keputusan bank Jerman, WestLB, untuk menarik diri dari proyek, dan mendesak investor lain untuk melakukan hal yang sama.

Warisan Suharto

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Bulan Mei ini merupakan peringatan ke sepuluh tahun jatuhnya Suharto dari kursi kekuasaan. Mantan presiden, yang memimpin rezim militer yang memerintah Indonesia selama 32 tahun tersebut meninggal di usianya yang ke 86 pada bulan Januari tahun ini.

Perusahaan-perusahaan multinasional antri untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya di Papua Barat

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Dari tahun ke tahun Laba dari sumberdaya tambang terus meningkat

Satu tahun lagi terlewat dalam penantian

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Kemiskinan dan harga beras

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Keprihatinan mengenai keamanan pangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga beras lebih dari dua kali lipat di beberapa negara pada tahun lalu, dan stok beras dunia mencapai angka terendah dalam beberapa dekade terakhir ini. Sementara itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga pasokan pangan bagi masyarakat miskin.

Kebijakan energi Uni Eropa mendorong produksi agrofuel

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa akan mendesakkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan agrofuel* sebagai sumber energi - meskipun terbukti sangat merusak iklim dan komunitas - karena kepedulian terhadap perubahan iklim, peningkatan harga bahan bakar fosil dan keamanan energi.¹

Apakah Menteri Kehutanan serius dengan standar legalitas baru?

Down to Earth No 76-77 Mei 2008

Waktu sudah berjalan lebih dari setahun sejak draft Standar Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia diserahkan ke Departeman Kehutanan Indonesia untuk mendapat persetujuan. Sejak itu, kemajuan menuju implementasinya berjalan sangat lambat, yang menimbulkan pertanyaan apakah Menteri Kehutanan serius ingin mencegah laju kerusakan hutan Indonesia.